Peran dan Tanggung Jawab Apoteker Penanggung Jawab (APJ) di PBF Sesuai Regulasi Terbaru

Apt. Nadia Windyaningrum 3 min read

Peran dan Tanggung Jawab APJ di PBF

Apoteker Penanggung Jawab (APJ) di PBF adalah tenaga kefarmasian profesional yang bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan, pengawasan, dan pemastian mutu pada seluruh rantai distribusi sediaan farmasi di Pedagang Besar Farmasi (PBF). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), keberadaan APJ hukumnya wajib untuk menjamin bahwa obat dan/atau bahan obat yang disalurkan tetap aman, berkhasiat, bermutu, dan terhindar dari risiko penyalahgunaan maupun pemalsuan.

Dalam struktur organisasi PBF, APJ memegang wewenang independen untuk mengambil keputusan teknis kefarmasian guna memastikan operasional distribusi selalu patuh pada standar CDOB.

Apa itu APJ PBF dan Dasar Hukumnya?

APJ PBF merupakan pilar utama dalam Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System) fasilitas distribusi farmasi. Payung hukum yang mengatur kedudukan dan kewajiban APJ di PBF meliputi:

Peran Kunci APJ dalam Rantai Distribusi Farmasi

Secara strategis, APJ di PBF menjalankan empat peran utama:

  1. Penjamin Mutu Produk (Quality Assurance): Memastikan obat disimpan dan ditangani sesuai spesifikasi suhu dan kondisi lingkungan yang dipersyaratkan oleh industri farmasi pembuat.
  2. Pengawas Kepatuhan Regulasi (Regulatory Compliance Officer): Memastikan seluruh aktivitas pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran PBF berjalan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Pencegah Rantai Pasok Ilegal (Supply Chain Gatekeeper): Melakukan kualifikasi ketat terhadap pemasok (pemasok sah) dan pelanggan (fasilitas pelayanan kefarmasian berizin) untuk mencegah celah masuknya obat palsu atau sub-standar.
  4. Pengendalian Obat Substansi Khusus: Memantau transaksi dan kewajaran pesanan untuk kelompok obat sensitif, seperti Narkotika, Psikotropika, Prekursor Farmasi (NPP), dan Obat-Obat Tertentu (OOT).

Tanggung Jawab Teknis APJ PBF Sesuai CDOB

Berdasarkan ketentuan CDOB (PerBPOM No. 20/2025), tanggung jawab teknis APJ mencakup seluruh siklus operasional distribusi:

Tahapan OperasionalTanggung Jawab Utama APJ PBF
Sistem Mutu & SOPMenyusun, memverifikasi, memperbarui, dan memastikan penerapan Prosedur Operasional Standar (SOP) di seluruh unit kerja PBF.
Kualifikasi Pemasok & PelangganMemastikan pengadaan hanya berasal dari sumber resmi (PBF/Industri Farmasi berizin) dan penyaluran hanya kepada fasilitas berizin sah.
Penerimaan & PenyimpananMelakukan verifikasi fisik dan dokumen saat barang tiba, serta memantau pemeliharaan suhu gudang (chiller, cold room, room temp).
Verifikasi PesananMenilai kewajaran Surat Pesanan (SP), terutama verifikasi keabsahan izin pemesan dan verifikasi kuota untuk obat khusus (NPP/OOT).
Penanganan Deviasi & CAPAMenyusun dan merealisasikan dokumen Corrective Action and Preventive Action (CAPA) atas temuan penyimpangan atau inspeksi BPOM.
Pelaporan RutinMengawasi dan menyetujui pelaporan berkas distribusi melalui sistem e-Report PBF dan SIPNAP secara tepat waktu.

Tugas Harian dan Kewenangan Independen APJ

Dalam operasional sehari-hari, APJ PBF memiliki tugas konkret serta kewenangan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh pihak manajemen pemilik modal apabila berkaitan dengan mutu dan regulasi:

Tugas Harian APJ:

  • Memeriksa dan menandatangani Surat Pesanan (SP) pengadaan ke pemasok.
  • Meninjau keabsahan dan kewajaran SP yang masuk dari Apotek, Rumah Sakit, Klinik, atau PBF lain sebelum barang disiapkan.
  • Mengawasi kegiatan inspeksi diri (self-inspection) secara berkala.
  • Mengelola penanganan produk kembalian (retur), produk ditarik (recall), obat kadaluarsa, dan prosedur pemusnahan sediaan farmasi.

Kewenangan Independen:

APJ berhak menolak pesanan atau menghentikan penyaluran apabila ditemukan indikasi penyimpangan legalitas sarana pemesan, pesanan tidak wajar, atau ketidaksesuaian persyaratan CDOB (misalnya armada transportasi suhu dingin yang tidak memenuhi standar).

Tantangan Utama APJ dan Risiko Sanksi Kepatuhan

Tugas APJ di lapangan dihadapkan pada tantangan ketertelusuran data dan pengawasan lalu lintas barang yang masif. Pelanggaran terhadap standar CDOB atau pembiaran terhadap penyimpangan distribusi berimplikasi pada sanksi administratif dan hukum:

Sanksi Administratif Sarana: Peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan (PSK), hingga pencabutan Sertifikat CDOB dan Izin PBF.

Sanksi Profesi & Hukum APJ: Pencabutan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) serta ancaman pidana sesuai ketentuan UU No. 17 Tahun 2023 jika terbukti terlibat secara sengaja dalam peredaran obat ilegal atau penyalahgunaan sediaan farmasi.

Peran Software PBF dalam Membantu Tugas APJ

Tingginya volume transaksi harian membuat pengelolaan dokumentasi secara manual berisiko memicu human error atau keterlambatan deteksi deviasi. Penggunaan software sistem distribusi farmasi yang terintegrasi membantu APJ menjalankan fungsinya secara presisi:

  • Validasi Otomatis Izin Pelanggan: Mencegah penyaluran ke sarana yang izin operasional atau masa berlaku SIPA APJ-nya telah kadaluarsa.
  • Monitoring Suhu & Kartu Stok Real-Time: Memudahkan pencatatan audit trail pergerakan nomor bets (batch number) dan tanggal kadaluarsa (expired date).
  • Fitur Peringatan Pesanan Tidak Wajar: Membantu APJ mengidentifikasi lonjakan frekuensi atau jumlah pesanan obat khusus (NPP/OOT) secara otomatis.
  • Integrasi Laporan e-Report & SIPNAP: Mengakselerasi penyiapan rekapitulasi data distribusi bulanan yang siap diunggah ke portal pelaporan resmi BPOM dan Kemenkes.
Digikes Supp;ier - Software dan Aplikasi PBF Terbaik

Sistem seperti Digikes Supplier dikembangkan khusus untuk mendukung kepatuhan CDOB di PBF, membantu APJ menjaga integritas data dan mempermudah kesiapan dokumen saat audit inspeksi BPOM. Coba langsung aplikasinya secara gratis, disini!

Baca Juga: 5 Alasan Digikes Supplier Jadi Aplikasi PBF Terbaik Pilihan Distributor Farmasi

FAQ: Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah APJ PBF boleh merangkap jabatan di fasilitas kefarmasian lain?

Sesuai regulasi yang berlaku, APJ PBF wajib bekerja penuh waktu (full-time) dan tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai apoteker penanggung jawab di fasilitas kefarmasian lain (seperti Apotek, Rumah Sakit, atau Industri Farmasi).

Apa yang harus dilakukan APJ jika menemukan indikasi pesanan tidak wajar?

APJ wajib melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada APJ sarana pemesan. Jika klarifikasi tidak memuaskan atau ada dugaan penyalahgunaan, APJ berhak menolak pesanan tersebut dan mencatatnya dalam log penolakan pesanan.

Berapa kali APJ wajib melakukan inspeksi diri di PBF?

Berdasarkan pedoman CDOB, inspeksi diri harus dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun atau lebih sering sesuai dengan tingkat risiko operasional PBF.

Baca Juga: Panduan Lengkap Self-Assessment CDOB & Audit Internal PBF

Referensi

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Cara Distribusi Obat yang Baik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 472.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105.

Apotek Digital - Software Apotek Handal, Lengkap, dan Mudah. Yuk daftar di sini Gratis!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *